PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 7;7 TAHUN 2020. TENTANG. PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH. KABUPATEN MUSI BANYUASIN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Pertanian menegaskan proses peta bisnis penting untuk tatanan administrasi pemerintahan yang baik. Dalam penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian, hal tersebut disampaikan Danang Rahadi Kasubbag Tata Laksana yang mewakili Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian dia ruang AOR (1) Penerapan peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana. (2) Pengoordinasian peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. menyimpan 1 (satu) set peta Proses Bisnis induk Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama: Nomor: 1364: Tahun: 2021: Kategori: Keputusan Menteri Agama: Sub Kategori: Tajuk Entri Utama: Nomor Induk: Kode Panggil: Singkatan Jenis Dokumen: KEPMEN: Sumber: Subjek: KEMENTERIAN GAMA-PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA: ISBN: Edisi Cetak: Tanggal PETA STRATEGI TAHUN 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Peta Strategi adalah sebuah dashboard yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Pex1hu2.

peta proses bisnis kementerian